Zonasi Terkalahkan oleh Donasi: Apakah Sistemnya yang Salah atau Ada Celah Terbuka?

Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali menjadi sorotan, menyusul berbagai kritik dari masyarakat. Kebijakan yang dimaksudkan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan ini, ternyata menimbulkan polemik baru yang cukup meresahkan. Dalam realitasnya, banyak orang tua, tenaga pendidik, dan pelaku usaha lokal merasakan dampak yang signifikan dari implementasi sistem ini.

Kekecewaan Orang Tua dan Ketidakpuasan Terhadap Sistem

Di tengah kegaduhan ini, Waryo (nama disamarkan), seorang orang tua siswa, mengungkapkan kekecewaannya setelah anaknya tidak diterima di sekolah negeri yang diharapkan. Ia merasa sistem zonasi telah gagal memberikan keadilan, karena banyak siswa dengan jarak rumah yang lebih jauh justru diterima.

“Anak saya tidak diterima karena zonasi. Padahal saya lihat ada yang jaraknya lebih jauh justru masuk,” ungkap Waryo pada Selasa, 9 Juni 2026. Perasaan kecewa ini bukanlah pengalaman tunggal; banyak orang tua lain yang juga merasa kehilangan kepercayaan terhadap sistem PPDB yang ada.

Krisis Kepercayaan Terhadap Kebijakan Pendidikan

Dalam pandangan mereka, kebijakan pemerintah tidak menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya, yaitu ketimpangan dalam kualitas pendidikan antar sekolah. “Jika semua sekolah memiliki kualitas yang sama, orang tua pasti tidak akan berebut untuk memasukkan anak-anak mereka ke sekolah tertentu,” tambahnya.

Sistem yang Gagal Menjamin Keadilan

Pemerhati sosial dari Ciamis, Gian Barmex, juga menyoroti bahwa sistem zonasi belum dapat menyelesaikan masalah utama dalam pendidikan. Dia mengamati bahwa praktik yang terjadi di lapangan justru memperlebar kesenjangan yang ada. “Zonasi seharusnya menghadirkan keadilan. Namun, yang terjadi adalah mereka yang memiliki akses dan finansial tetap dapat menemukan jalan untuk mendapatkan tempat di sekolah favorit, sementara masyarakat kecil kehilangan kesempatan,” jelas Barmex.

Dia menegaskan bahwa adanya celah dalam sistem yang memungkinkan manipulasi oleh pihak-pihak tertentu adalah kenyataan yang tidak bisa diabaikan. “Jika orang bisa melompati aturan, berarti sistem ini tidak kuat. Kita tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan ini,” tambahnya.

Ketimpangan Ekstrem dalam Kualitas Sekolah

Barmex juga menegaskan bahwa ketimpangan ekstrem dalam kualitas sekolah merupakan akar permasalahan yang memicu histeria dalam PPDB. Di tengah ketidakpuasan ini, muncul fenomena manipulasi zonasi yang semakin memperburuk keadaan.

• Praktik “migrasi kosmetik” marak terjadi, di mana keluarga mengubah alamat secara administratif untuk masuk ke zona sekolah favorit.
• Pendidikan yang seharusnya inklusif justru menciptakan ketimpangan baru.
• Keluarga dari latar belakang ekonomi kurang mampu tidak memiliki sumber daya untuk melakukan manipulasi yang sama.
• Akibatnya, siswa-siswa dari keluarga tersebut semakin tersisih.

Pengaruh Zonasi Terhadap Sekolah di Wilayah Pinggiran

Praktik zonasi ini juga berdampak negatif pada sekolah-sekolah di wilayah pinggiran. Seorang tenaga pendidik di daerah tersebut mengungkapkan keprihatinannya, mengingat sekolahnya hanya menerima empat siswa baru pada tahun ajaran terakhir.

“Kami hanya menerima empat siswa. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan,” ujarnya. Dia menyoroti bahwa sistem zonasi justru mendorong penumpukan siswa di sekolah-sekolah tertentu, sementara yang lain mengalami kekurangan murid.

Ketimpangan Murid dan Proses Belajar Mengajar

“Sekolah-sekolah tertentu selalu penuh, sementara yang lainnya kosong. Ketimpangan ini terus berulang,” tambahnya. Dengan jumlah siswa yang minim, proses belajar mengajar pun terganggu. “Walaupun guru tetap melaksanakan tugasnya, situasi ini tidak ideal. Kami memerlukan pemerataan, bukan hanya sekedar aturan zonasi,” tegasnya.

Reformasi Pendidikan yang Diperlukan

Melihat berbagai permasalahan yang terjadi, jelas bahwa sistem zonasi yang ada saat ini perlu dikaji ulang. Banyak pihak mulai beranggapan bahwa reformasi pendidikan yang lebih mendasar diperlukan agar tujuan pemerataan kualitas pendidikan dapat tercapai. Memastikan setiap siswa mendapatkan akses yang sama tanpa memandang latar belakang ekonomi adalah langkah yang harus diambil.

Dalam konteks ini, penting untuk membangun kesadaran di kalangan masyarakat dan pemangku kebijakan mengenai dampak negatif dari kebijakan yang ada. Hanya dengan kolaborasi dan pemahaman yang baik, kita dapat berharap untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan berkualitas bagi semua.